Guru Garis Depan, Program Pemerataan Pendidikan Nasional

Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meluncurkan program guru garis depan (GGD). Sebelumnya, pada bulan Juli yang lalu sebanyak 798 GGD dilepas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Artinya, pemerintah meyakini adanya program GGD dapat meratakan akses pendidikan khususnya bagi wilayah Indonesia terluar dan terpencil. Baca juga Peran Penting Profesi Guru Bagi Pemerintah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memiliki komitmen untuk meningkatkan program GGD. Peningkatan program GGD yang digadang Mendikbud di antaranya peningkatan jumlah personil GGD dan banyaknya daerah sasaran tempat para GGD mengabdi. Selain itu, dari segi kesejahteraan pun pemerintah sangat perhatian kepada para GGD. Ada kabar yang menyebutkan jika gaji yang bakal diterima GGD di tempat kerjanya mencapai angka Rp. 8 Juta Per Bulan.

Guru Garis Depan (GGD)

Sekedar mengulas info program Guru Garis Depan Tahap I yang telah dikirim ke beberapa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).  Program GGD untuk angkatan pertama mengirimkan para guru profesional dengan tujuan 28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di empat provinsi, yaitu : Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Sedikitnya terdapat 151 kabupaten yang bakal menerima guru dari program GGD untuk tahap kedua yang akan dilepas 2016. Rincian dari kabupaten sasaran GGD adalah 123 kabupaten yang belum menerima GGD dan 28 kabupaten yang telah menggunakan jasa para GGD untuk meningkatkan mutu pendidikan putra daerah masing-masing.

Dalam program GGD, para guru akan berstatus CPNS dan harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Wajar bila beredar info untuk GGD angkatan kedua jumlahnya melonjak naik menjadi 3.500 GGD yang siap disebarkan ke daerah 3T utamanya. Hal ini dapat digaris bawahi jika Program GGD cukup diminati meski harus berjuang di daerah terpencil dan terluar wilayah Indonesia.

Mekanisme penerimaan Guru Garis Depan telah disiapkan pemerintah dengan beberapa tahapan dan pola kerjasama dengan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat merekrut guru professional yang akan ditempatkan di daerah 3T dengan berbagai tantangannya. Sudah barang tentu rintangan yang bakal menyambut para Guru Garis Depan selain geografis juga karakter penduduk setempat.

Sedikit catatan untuk perbaikan Program GGD yang sebaiknya diakomodir penyelenggara berkaitan dengan metode rekrutmen. Sebaiknya rekrutmen GGD dilakukan secara terbuka dan diberikan kepada para guru honorer khususnya tentu dengan kualifikasi yang memadai sebagai pendidik professional. Oleh karenanya, seleksi pendaftaran GGD diperketat dan selektif namun dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat termasuk yang mungkin telah selesai kuliah namun berkompeten menjadi GGD.

Akhirnya, semoga program Guru Garis Depan yang diluncurkan pemerintah periode ini dapat mengangkat marwah pendidikan nasional yang sempat terseok dalam beberapa dekade belakangan ini. Lahirnya para guru professional dalam bingkai GGD diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyakat Indonesia di seluruh wilayah NKRI. Guru Garis Depan harus mampu menjangkau wilayah paling tertinggal demi mencerdaskan generasi bangsa yang mungkin sedang terisolir dalam keterbatasannya.

Pesan penting lainnya bagi para Guru Garis Depan untuk jangan menuntut terlebih dahulu sebelum proses pengabdian di lapangan berjalan. Karena dengan sendirinya rekan GGD akan mendapat apresiasi tidak tak terduga ketika dengan ikhlas dan tanpa pamrih berjuang melalui dunia pendidikan. Yakinlah keberhasilan pendidikan negeri ini berada di pundak rekan semua yang telah menghibahkan hidup untuk memajukan kulitas generasi Bangsa Indonesia…
Salam Sukses Guru Garis Depan!!!

Guru Garis Depan, Program Pemerataan Pendidikan Nasional
Guru Mengajar di Dalam Kelas (DOK. PRIBADI)
Share on FB Share on Tweet Share on G+