Retorika Kurikulum Baru, Selamat Datang Kurikulum Nasional

Hembusan kabar pergantian kurikulum kembali menghiasi media pemberitaan nasional, baik media cetak maupun online sama-sama menempatkan headline news terkait perubahan kurikulum beberapa hari belakangan ini. Terlebih media sosial (Medsos) terutama facebook begitu ramai para akademisi membahas adanya rencana pergantian kurikulum. (Sebelumnya baca juga Landasan Mendidik dengan CInta dan Keteladanan)

Indonesia memang cukup terkenal dengan sistem pendidikan yang sering gonta-ganti kurikulum, bahkan muncul istilah ganti menteri ganti juga kurikulum. Sekilas dapat kita awali dari kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13) dan kini muncul nama baru yakni Kurikulum Nasional.

Banyak pihak menyayangkan terlalu mudahnya para elite pemerintah ini merubah dan mengganti kurikulum karena berdampak pada out put pendidikan Indonesia itu sendiri. Alasan yang paling mendasar adalah pergantian kurkulum selalu disertai terbitnya buku baru, sementara substansi yang diubah tidak terderivasikan dengan baik. Sehingga ketika ada perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya seakan-akan terdapat mata rantai yang putus.

Implementasi Kurikulum Nasional

Kurikulum nasional yang mulai diperkenalkan ke publik semakin mengerucut akan lahirnya kurikulum baru di era Kabinet Kerja periode ini. Hal ini dikuatkan dengan adanya pergantian nama kurikulum 2013 atau K-13 menjadi kurikulum nasional yang tertuang dalam buku Kilas Balik Kemendikbud. Meski belum secara resmi diumumkan oleh Kemendikbud, tetapi nama kurikulum nasional telah menyebar luas di kalangan pendidik maupun tenaga kependidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan sendiri tidak menampik kabar adanya kurikulum nasional. Menurutnya, Kemendikbud telah menyiapkan peta konsep yang matang dalam implementasi kurikulum nasional yang ditarget rampung 2018. Mulai dari evaluasi kurikulum 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan komponen pada K-13 itu sendiri.

Kurikulum nasional dinilai lebih sederhana dan mudah diterapkan dengan sistem penilaian yang juga tidak terlalu membebani guru. Namun seorang pakar pendidikan Doni Koesoema menyebutkan bahwa ke depan Kemendikbud arahnya membuat kurikulum yang beragam. Mulai dari kurikulum nasional, kurikulum daerah dan kurikulum sekolah. Lalu, bagaimana substansi yang terkandung dalam kurikulum nasional? Sejauh ini belum ada yang berargumentasikannya atau memberi klarifikasi secara terkait perubahan mendasar dari K-13 menjadi Kurnas.

Retorika Kurikulum Baru, Selamat Datang Kurikulum Nasional
Ilustrasi Belajar Mengajar (DOK. PRIBADI)

Pemaparan seputar perubahan kurikulum tersebut kembali menjadi bahan renungan kita semua terkhusus insan pendidikan yang berkecimpung dengan dunia belajar mengajar. Sebenarnya apapun formulasi yang diluncurkan dalam menyukseskan suatu program dapat diterima dengan baik dan tentu didukung sepenuhnya. Namun terkadang banyak pihak meragukan pergantian atau perubahan terlebih lagi jika itu dilakukan terlalu sering dan dalam jangka waktu yang begitu singkat.

Aplikasi kurikulum 2013 memang banyak yang menyoroti dan harus dievaluasi, wajar bila kita melihat periode ini ada dua kurikulum di yang berjalan bersama di negeri ini. Beberapa sekolah menolak menggunakan kurikulum 2013 sehingga tetap menerapkan kurikulum KTSP 2006 yang mayoritas sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri yang dianggap layak diharuskan menerapkan kurikulum 2013.

Kehadiran kurikulum nasional sangat digadang dapat menyatukan kembali kiblat kurikulum pendidikan Indonesia agar tidak ada dualisme kurikulum dalam satu tahun ajaran secara bersamaan. Pemerintah harus tegas dan teliti dalam menyiapkan kebijakan salah satunya kurikulum baru yang sangat menentukan kualitas pendidikan generasi bangsa ini.

Sebelum merubah atau mengganti kurikulum sebaiknya diukur terlebih dahulu keragaman dan kemampuan masyarakat terutama yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Karena kemampuan dan daya dukung mengakses pendidikan masing-masing daerah sangat jauh berbeda. Artinya, pemerintah juga harus memfasilitasi segala perubahan dan pergantian secara menyeluruh jika ingin menerapkan kurikulum baru yang bernama KURIKULUM NASIONAL. Semoga! Share on FB Share on Tweet Share on G+